Ini ditulis,karena sepertinya kesalah pahaman tentang wacana interpelasi DPRD DKI jakarta pada permasalahan KJS. Sepintas melihat pemberitaan media,semua seperti kebakaran jenggot menanggapi interpelasi tersebut. Padahal bila melihat apa itu hak interpelasi,sebenarnya tidak begitu menyeramkan atau mengerikan seperti beberapa judul berita dibeberapa media masa ataupun media online.
Riuh permasalahan interpelasi Jokowi seharusnya tidak ditanggapi sebagai impeachment (pemakjulan),melainkan hak interpelasi biasa yang memang menjadi haknya anggota DPR (DPR-RI atau DPRD). Hak interpelasi bukan semata-mata sebagai pemakjulan,tapi hak bertanya badan legislatif pada kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. Bukankah ada suatu permasalahan,bila tiba-tiba beberapa rumah sakit mengundurkan diri dari program KJS?..
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara ( penjelasan pasal 27 huruf A UU no 22 tahun 2003 )(sumber : wikipedida)
Heranya rencana interpelasi seperti dipelesetkan oleh berbagai pemberita menjadi impeachment atau seakan-akan interpelasi adalah rencana pelengseran Jokowi dari kursi gubernurnya. menurut saya pemberitaan ini cuma sekedar memanfaatkan kesempatan menaikan citra dimata masyarakat,bukan murni sebagaimana adanya interpelasi yang sebenarnya pada masyarakat. Tentunya masyarakat yang belum tahu arti mengenai hak interpelasi akan terprovokasi pada rencana interpelasi DPRD-DKI jakarta pada Jokowi.
Menurut saya pribadi,rencana interpelasimitu sah-sah saja dan sudah menjadi hak DPR yang telah diatur oleh Undang-Undang. Permasalahan rencana mundurnya beberapa rumah sakit dari program KJS tentunya menjadi pertanyaan. oleh karena itulah DPRD-DKI jakarta sebagai badan legislatif perlu mendapat jawaban dari pemerintah yang diwakili oleh gubernur DKI jakarta,Jokowi. Masa iya ketua DPRD ujug-ujug datang atau ketika berpapasan dengan Jokowi diberanda Pemda DKI jakarta terus bertanya, " hai, pak Jokowi,kenapa beberapa rumah sakit pada mundur dari program KJS " lucu bukan,jika terjadi hal demikian pada negara ini?...
Untuk itulah mereka (DPRD) menggunakan hak interpelasi guna mempertanyakan kebijakan pemerintah yang berdampak luas,seperti kejadian rencana mundurnya beberapa rumah sakit dari program KJS. Mundurnya beberapa rumah sakit dari program KJS tentunya akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat,khususnya masyarakat DKI jakarta. Jadi,hal ini wajar bila DPRD bertanya tentang permasalahan tersebut pada pemerintah DKI jakarta yang dipimpin oleh gubernur Jokowi. Bahasa keren dan bekenya dari bertanya interpelasi,jadi interpelasi bukan pemakjulan (impeachment) atau pelengseran dan lain sebagainya.
Hal keliru dan salah paham bila mengartikan rencana interpelasi anggota DPRD DKI jakarta pada permasalahan KJS itu proses pemakjulan,apa lagi ada partai politik yang membuat pemberitaan pemakjulan itu terlalu prematur dan tidak tepat bagi pembelajaran politik di masyarakat. Coba kita lihat atau browsing dengan kata kuncu " interpelasi jokowi ",disana banyak sekali salah kaprah dan terkesan berita cari sensasi dan pencitraan. Bukan pencitraan untuk Jokowi tapi pencitraan bagi parpol media tersebut alias carmuk,paham betul dan ngeri bila bersaing dengan Jokowi andai ikut dipilpres 2014 atau ditahun 2019 nanti.
Rencana interpelasi itu pun tidak perlu lantas diartikan sebagai menyalahkan Jokowi sebagai pihak yang telah mengeluarkan program KJS,lalu akan berahir dengan impeachment atau mosi tidak percaya. Bagaimana bisa menyimpulkan interpelasi itu sebagai suatu hal yang ' melawan angin ' (sebagai judul salah satu berita media online)? interpelasi saja belum dilaksanakan,tapi jawaban ahir dari interpelasi sudah dapat. Menurut saya,terlalu banyak paranormal dinegara ini dan tidak terlalu banyak orang yang bekerja,jadi belum apa-apa sudah berteriak,sudah disimpulkan atau bahkan sudah mengumpulkan massa untuk demo.
Pemberitaan terlalu wah dan vulgar membuat geger gondes pelesetan interpelasi bagai pemakjulan sebenarnya akan membuat masyarakat bingung dan kacau. Bahkan tidak tertutup kemungkinan berpeluang terjadinya kesalah pahaman padahal yang belum pasti dan mungkin tidak perlu dibesar-besarkan. Kita belum tau kenyataan yang terjadi dari rencana interpelasi,mungkin saja dari interpelasi tersebut akan menjadi suatu masukan berguna bagi perbaikan program KJS,bukan lantas disimpulkan sebagai proses impeachment.
Mudah-mudahan masyarakat indonesia mengerti dan memahami,bahwa interpelasi itu bukan impeachment atau pemakjulan (pelengseran). Hak interpelasi itu memang memang sudah menjadi haknya DPR sebagai badan legislatif,jadi tidak ada masalah dan jangan terlalu jauh menyimpulkan dan menafsirkan arti interpelasi. Saya melihat sikap Jokowi yang santai saja,karena beliau mengerti dan memahami interpelasi itu hak DPRD. Jadi menurut saya,gubernur Jokowi sepertinya siap untuk memberi jawaban,bila memang interpelasi itu jadi dilaksanakan oleh DPRD DKI jakarta. Jadi sangat mengherankan,yang bersangkutan tidak bermasalah,tapi berita interpelasi itu seperti kehebohan bom bali....
Sebagai penutup,kita sebagai masyarakat indonesia,sebaiknya tidak mau diprovokasi mengenai interpelasi dipelesetkan kearah pemakjulan. Andai pun ini terjadi,itu di manfaatkan sebagai proses pemakjulan,sepertinya suatu keuntungan besar bagi Jokowi pada pilpres 2014. Kita semua tau,bahwa beliau itu berada diposisi teratas pada setiap polling capres yang diadakan oleh beberapa lembaga survey. Biarlah Jokowi di impeachment,lalu bertarung dipilpres 2014 dan menjadi presiden pilihan rakyat pertama tanpa duit diindonesia. Demikianlah menurut pendapat saya,bahwa interpelasi DPRD DKI jakarta bukan ancaman Jokowi...Peace !!!...
(dipetik dari:generasi muda indonesia anti korupsi; Annur diana)
Riuh permasalahan interpelasi Jokowi seharusnya tidak ditanggapi sebagai impeachment (pemakjulan),melainkan hak interpelasi biasa yang memang menjadi haknya anggota DPR (DPR-RI atau DPRD). Hak interpelasi bukan semata-mata sebagai pemakjulan,tapi hak bertanya badan legislatif pada kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. Bukankah ada suatu permasalahan,bila tiba-tiba beberapa rumah sakit mengundurkan diri dari program KJS?..
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara ( penjelasan pasal 27 huruf A UU no 22 tahun 2003 )(sumber : wikipedida)
Heranya rencana interpelasi seperti dipelesetkan oleh berbagai pemberita menjadi impeachment atau seakan-akan interpelasi adalah rencana pelengseran Jokowi dari kursi gubernurnya. menurut saya pemberitaan ini cuma sekedar memanfaatkan kesempatan menaikan citra dimata masyarakat,bukan murni sebagaimana adanya interpelasi yang sebenarnya pada masyarakat. Tentunya masyarakat yang belum tahu arti mengenai hak interpelasi akan terprovokasi pada rencana interpelasi DPRD-DKI jakarta pada Jokowi.
Menurut saya pribadi,rencana interpelasimitu sah-sah saja dan sudah menjadi hak DPR yang telah diatur oleh Undang-Undang. Permasalahan rencana mundurnya beberapa rumah sakit dari program KJS tentunya menjadi pertanyaan. oleh karena itulah DPRD-DKI jakarta sebagai badan legislatif perlu mendapat jawaban dari pemerintah yang diwakili oleh gubernur DKI jakarta,Jokowi. Masa iya ketua DPRD ujug-ujug datang atau ketika berpapasan dengan Jokowi diberanda Pemda DKI jakarta terus bertanya, " hai, pak Jokowi,kenapa beberapa rumah sakit pada mundur dari program KJS " lucu bukan,jika terjadi hal demikian pada negara ini?...
Untuk itulah mereka (DPRD) menggunakan hak interpelasi guna mempertanyakan kebijakan pemerintah yang berdampak luas,seperti kejadian rencana mundurnya beberapa rumah sakit dari program KJS. Mundurnya beberapa rumah sakit dari program KJS tentunya akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat,khususnya masyarakat DKI jakarta. Jadi,hal ini wajar bila DPRD bertanya tentang permasalahan tersebut pada pemerintah DKI jakarta yang dipimpin oleh gubernur Jokowi. Bahasa keren dan bekenya dari bertanya interpelasi,jadi interpelasi bukan pemakjulan (impeachment) atau pelengseran dan lain sebagainya.
Hal keliru dan salah paham bila mengartikan rencana interpelasi anggota DPRD DKI jakarta pada permasalahan KJS itu proses pemakjulan,apa lagi ada partai politik yang membuat pemberitaan pemakjulan itu terlalu prematur dan tidak tepat bagi pembelajaran politik di masyarakat. Coba kita lihat atau browsing dengan kata kuncu " interpelasi jokowi ",disana banyak sekali salah kaprah dan terkesan berita cari sensasi dan pencitraan. Bukan pencitraan untuk Jokowi tapi pencitraan bagi parpol media tersebut alias carmuk,paham betul dan ngeri bila bersaing dengan Jokowi andai ikut dipilpres 2014 atau ditahun 2019 nanti.
Rencana interpelasi itu pun tidak perlu lantas diartikan sebagai menyalahkan Jokowi sebagai pihak yang telah mengeluarkan program KJS,lalu akan berahir dengan impeachment atau mosi tidak percaya. Bagaimana bisa menyimpulkan interpelasi itu sebagai suatu hal yang ' melawan angin ' (sebagai judul salah satu berita media online)? interpelasi saja belum dilaksanakan,tapi jawaban ahir dari interpelasi sudah dapat. Menurut saya,terlalu banyak paranormal dinegara ini dan tidak terlalu banyak orang yang bekerja,jadi belum apa-apa sudah berteriak,sudah disimpulkan atau bahkan sudah mengumpulkan massa untuk demo.
Pemberitaan terlalu wah dan vulgar membuat geger gondes pelesetan interpelasi bagai pemakjulan sebenarnya akan membuat masyarakat bingung dan kacau. Bahkan tidak tertutup kemungkinan berpeluang terjadinya kesalah pahaman padahal yang belum pasti dan mungkin tidak perlu dibesar-besarkan. Kita belum tau kenyataan yang terjadi dari rencana interpelasi,mungkin saja dari interpelasi tersebut akan menjadi suatu masukan berguna bagi perbaikan program KJS,bukan lantas disimpulkan sebagai proses impeachment.
Mudah-mudahan masyarakat indonesia mengerti dan memahami,bahwa interpelasi itu bukan impeachment atau pemakjulan (pelengseran). Hak interpelasi itu memang memang sudah menjadi haknya DPR sebagai badan legislatif,jadi tidak ada masalah dan jangan terlalu jauh menyimpulkan dan menafsirkan arti interpelasi. Saya melihat sikap Jokowi yang santai saja,karena beliau mengerti dan memahami interpelasi itu hak DPRD. Jadi menurut saya,gubernur Jokowi sepertinya siap untuk memberi jawaban,bila memang interpelasi itu jadi dilaksanakan oleh DPRD DKI jakarta. Jadi sangat mengherankan,yang bersangkutan tidak bermasalah,tapi berita interpelasi itu seperti kehebohan bom bali....
Sebagai penutup,kita sebagai masyarakat indonesia,sebaiknya tidak mau diprovokasi mengenai interpelasi dipelesetkan kearah pemakjulan. Andai pun ini terjadi,itu di manfaatkan sebagai proses pemakjulan,sepertinya suatu keuntungan besar bagi Jokowi pada pilpres 2014. Kita semua tau,bahwa beliau itu berada diposisi teratas pada setiap polling capres yang diadakan oleh beberapa lembaga survey. Biarlah Jokowi di impeachment,lalu bertarung dipilpres 2014 dan menjadi presiden pilihan rakyat pertama tanpa duit diindonesia. Demikianlah menurut pendapat saya,bahwa interpelasi DPRD DKI jakarta bukan ancaman Jokowi...Peace !!!...
(dipetik dari:generasi muda indonesia anti korupsi; Annur diana)
No comments:
Post a Comment